Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) cabang SUMBO resmi membentuk Tim Pengawasan Proyek Publik 2025 untuk memperkuat pengawasan proyek pembangunan di wilayah Papua. Tim ini bertujuan memastikan setiap proyek berjalan sesuai standar, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
Pembentukan tim ini dilakukan sebagai respons terhadap temuan keterlambatan proyek, penyimpangan anggaran, dan ketidaksesuaian dokumen keuangan pada sejumlah proyek pemerintah daerah yang memerlukan pengawasan ekstra.
Tujuan Tim Pengawasan
- Memastikan proyek publik sesuai standar dan ketentuan keuangan negara.
- Mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran atau praktik fraud sejak tahap awal.
- Melakukan audit investigatif bila ditemukan indikasi penyimpangan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Ruang Lingkup Pengawasan
- Audit Lapangan — verifikasi fisik proyek untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen resmi.
- Analisis Dokumen Keuangan — menilai validitas dan transparansi penggunaan anggaran.
- Monitoring Pengadaan — memastikan seluruh proses pengadaan sesuai regulasi.
- Pelaporan Berkala — menyusun laporan independen untuk pemerintah dan publik.
Pernyataan Ketua AAFI SUMBO
Ketua AAFI SUMBO menekankan pentingnya tim ini untuk akuntabilitas publik. “Kami ingin memastikan proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dijalankan tanpa kecurangan,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah dan Mitra
Pemerintah daerah menyambut positif pembentukan tim ini, dan mitra pembangunan siap bekerja sama dengan menyediakan data, dokumen, dan akses lapangan yang diperlukan agar audit berjalan efektif.
Dampak yang Diharapkan
Dengan pengawasan profesional dari Tim Pengawasan Proyek Publik 2025, risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalkan, kualitas proyek meningkat, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah SUMBO diharapkan meningkat.
Kesimpulan
Pembentukan tim ini menegaskan komitmen AAFI SUMBO dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas pembangunan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, seluruh proyek publik diharapkan berjalan sesuai standar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua.